Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Peraturan ini terkait sehubungan dengan adanya ketidakseragaman penafsiranmengenai ketentuan peralihan hak karena pewarisan, hibah wasiat danpembagian hak bersama termasuk ketentuan mengenai perpajakan, perlu dibuatpetunjuk bagi pelaksana di Kantor Pertanahan agar terwujud keseragaman dalampelaksanaannya.
Pembagian warisan di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan terjadinya penundaan. Meskipun dalam perspektif Islam, penundaan pembagian warisan dianggap haram dan harus segera dilaksanakan setelah kematian pemilik harta, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa proses ini tidak selalu berjalan lancar.…
Berikut adalah summary dari DJP untuk PMK No.120 Tahun 2023 dikutip dari instagram DJP PajakJakbar (link sumber : ) Berikut ini beberapa link website yang menjadi refrensi : Untuk beleidnya sendiri, berikut adalah PMK 120: Dikutip dari CNBC Indonesia,…
Permen ATR / BPN No 3 Tahun 2023 ttg Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Jika tautan diatas tidak muncul, bisa klik di link ini Pasal 25 s/d 28 Permen ATR / BPN No. 3 Tahun 2023 mengatur tentang…
http://<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1CfVTvHtXudD9flS2OaX5ZyMpwIxHXKWJ/preview” width=”640″ height=”480″ allow=”autoplay”></iframe>
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997…
Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE 400.HK.02/11/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,…
Untuk meningkatkan pelayanan pertanahan, maka terhitung mulai tahun 2013, penyiapan dan pembuatan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT Pengganti dan PPAT Sementara (PPATS) atau PPAT Khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu…
Dibawah ini beberapa point mengenai MAFIA TANAH dari Konfrensi Pers dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada 18 Oktober 2021. Mafia Tanah : adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan di bidang pertanahan secara…